Demo GEPOK Mahasiswa di Pandeglang diwarnai kekisruhan.

Pandeglang,-- Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemuda Oktober (GEPOK) Pandeglang, yang terdiri dari HMI, GMNI, LMND, IMM, PW. KUMALA dan KUMANDANG Kabupaten Pandeglang yang melakukan Refleksi Aksi Demontrasi di depan kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pandeglang, Senin Siang (30/10/2023).

Pantauan WBO, Rrefleksi aksi yang dilakukan organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke 95 tahun dengan Tema 'Rapot Merah Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Pandeglang'

Menurut Entis Sumantri mengatakan kepada awak media,"bahwasanya sumpah pemuda diperingati setiap tahun sebagai pengingat besarnya peran pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. "Bahwasanya Pada 28 Oktober 1928, di kutip dari buku 'Dibawah Bendera Revolusi' Pada tahun 1963, Sebagai naskah yang menyatukan bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda sendiri merupakan ikrar para pemuda yang dibacakan saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober lalu"  terang Entis Sumantri selaku Korlap I Aksi GEPOK Pandeglang.  

"Pemuda - pemudi bukanlah semata -mata menjadi simbolis atau seremonial saja, maka jelas kaum pemuda bagian dari Agent Of Change, Agent Of Sosial Control yang dapat membawa perubahan untuk bangsa dan negara. maka dengan ini kami sebagai Masyarakat Civil dan Pemuda di kabupaten pandeglang ingin adanya perubahan dan solusi yang nyata untuk daerah kami bagaimana pemuda, hari ini dapat merasakan langkah nyata, Dari Birokrasi Pemerintahan Daerah baik tatanan Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif. di Kabupaten pandeglang yang di rasa belum maksimal" ungkap Entis.

Selaku korlap I aksi tersebut, yang akrab disapa tayo, Entis membeberkan penilaiannya Attas birokrasi Pandeglang "Adapun hal-hal yang kami sampaikan adalah : tentang Ekonomi, politik, Kesehatan, Pendidikan, Insfrastruktur, sosial, Lingkungan, Kebudayaan, Pertanian, Pariwisata,  Projek Nasional Tol- Serang- Panimbang, Perencanaan Kawasan Industri, Warisan Dunia UNESCO soal Hak Paten Badak, maraknya Konflik Agraria, serta maraknya kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak yang masih meningkat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Lemah serta Peningkatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang yang masih tertinggal dari Kabupaten/kota lainya di Provinsi Banten" beber Tayo.

Masih dengan Tayo, "Tingkatkan Pemerataan Insfratuktur di kabupaten Pandeglang Sesuai Dengan UU No 1 Tahun 2022 Pasal 147 Poin 1-4 Bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja Insfratuktur pelayanan Publik paling rendah 40% dari total Belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada Daerah dan atau Desa, pemerintah daerah harus fokus membina kaum muda sesuai amanat peraturan daerah terutama menganggarkan 2% dari APBD untuk pembinaan bagi kaum muda yang ada di kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang harus segera membuat payung hukum untuk menjamin nasib para petani, dengan membentuk Perda LP2B agar mereka tidak menjadi korban Oligarki dalam pengalih fungsian lahan" tegasnya.

Disatu sisi, Menurut Hatta selaku Korlap Aksi 2 Aliansi (GEPOK) Pandeglang Mangatakan "Ternyata dari hal ini kami rasa belum maksimal maka perlunya Evaluasi Total Birokrasi yang di anggap gagal serta kurangnya Inovasi untuk kemajuan dan Peningkatan Daerah. masih banyak yang harus di evaluasi agar terciptanya kemajuan daerah dalam era digitalisasi dan globalisasi yang begitu canggih ini masih belum terasa secara maksimal kepada masyarakat pandeglang" ujar Hatta

"Maka masyarakat kabupaten Pandeglang khususnya pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman ini, bisa di sebut juga siap menghadapi Bonus Demografi yang akan terjadi. Maka pemerintah daerah harus dapat memberikan solusi nyata agar Sumber Daya Manusia (SDM) di pandeglang siap menghadapinya" pintanya.

"maka dengan kegagalan Birokrasi pemerintahan daerah ini adalah bentuk kegagalan eksekutif yang harus menjadi catatan penting di akhir Periode kepemimpinan Irna - Tanto" aku Hatta.

"Pemerintah kabupaten pandeglang harus Persiapkan sumber daya manusia atau pemuda yang unggul agar tercipta dari sistem pendidikan yang baik, dalam hal ini Disdikpora kabupaten pandeglang saya nilai belum serius menjalankan  tugasnya dalam mempersiapkan SDM yang unggul, berkualitas dan berdaya saing" pungkasnya.

Kekisruhan terjadi saat pendemo hendak membakar ban dan dibubarkan jajaran Polres Pandeglang dengan semprotan kendaraan rantis water Cannon.

Autor: redaksi