Anies Sebut Praktik Orang Dalam Bukan Hanya di Politik, tapi Sampai Dunia Hiburan

Jakarta,- Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kritikan yang diajukan  calon presiden Anies Baswedan soal indeks demokrasi yang menurun menjadi bahan evaluasi pemerintah. Presiden menegaskan ia tidak pernah melakukan pembatasan apapun.

Anies menyampaikan soal indeks demokrasi Indonesia menurun saat mengikuti debat capres di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 Desember 2023. Capres Koalisi Perubahan itu menyatakan bahwa rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini yang tidak baik dan tidak dipercaya rakyat. 

melakukan pembatasan-pembatasan apapun," kata Jokowi saat ditemui di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, padJaa Jumat, 15 Desember 2023.

Jokowi mengatakan ia juga sudah menganggap biasa perbincangan yang menjurus caci maki dan hinaan terhadap presiden. "Di patung kuda, di depan istana demo juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Juga enggak ada masalah," katanya.

Dalam debat Capres yang digelar oleh KPU pada Selasa, Anies Baswedan mengatakan ketika bicara demokrasi minimal ada tiga hal yang perlu disoroti. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara. Kedua, oposisi penyeimbang pemerintah. Ketiga pemilu - proses pilpres yg netral transparan jurdil.

Pada Pilpres 2024, Anis Baswedan disokong oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari  Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menghadapi pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud Md serta pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi.

"Indeks demokrasi kita menurun. Bahkan, pasal kewenangan karet kepada pengkritik misal UU ITE atau Pasal 14 UU no 1 tahun 1946 itu kebebasan berbicara terganggu," kata Anies. 

Anies mengatakan keadaan demokrasi saat ini minim. Ia mengatakan persolan sekarang lebih luas dari partai politik. 

"Parpol perlu mengembalikan kepercayaan ini. Parpol butuh biaya biaya, ini ga pernah diperhatikan untuk kampanye parpol ada biaya sudah seharusnya dihitung benar, sehingga rakyat lihat dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Anies.

Selain itu, Anies juga sempat berbicara soal hukum yang dibengkokkan untuk kepentingan penguasa. Dia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Putusan tersebut dianggap kontroversial karena keberadaan Anwar Usman sebagai Ketua MK sekaligus adik ipar dari Jokowi. Anwar belakangan dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dan dicopot dari jabatannya.